Website Revolusi Mental

Pemerintah Harus Belajar dari Hacker Website Revolusi Mental

JAKARTA - Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dinilai harus belajar dari pengalaman website Revolusi Mental.

Dengan biaya yang lumayan besar, website Revolusi Mental seharusnya tidak mudah disusupi oleh peretas atau hacker. Salah satu caranya, website Revolusi Mental harus memiliki server dan hosting sendiri.

“Dari pengecekan memang web tersebut memakai sharehosting. Kurang pas sebenarnya, kementrian yang mempunyai anggaran besar seharusnya menggunakan server sendiri alias private server,” kata pengamat keamanan cyber, Communication and Informastion System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha kepada Okezone, Jumat (28/8/2015).

Konsekuensi memakai sharehosting, lanjutnya, menjadikan website Revolusi Mental satu “rumah” bersama web lainnya.

“Private server ini sangat penting. Bila ada serangan maupun masalah kita bisa restore segera, karena kita sendiri yang pegang dan kelola. Selain sudah sepatutnya sebuah kementrian mempunyai private server sendiri, apalagi Presiden Jokowi menginginkan implementasi e-Government,” terang Pratama.

Sementara itu, desain Revolusi Mental yang meniru website Presiden Amerika Serikat Barrack Obama pun mendapat kritikan tajam Pratama. Kemenko PMK seharusnya memakai desain sendiri asli karya anak bangsa dan bebas masalah hak cipta.

“Pemakaian theme dari Wordpress punya risiko yang cukup besar. Hal ini karena banyak orang yang sudah tahu celahnya. Jauh lebih baik jika sistem web dibangun secara mandiri dengan memperhatikan aspek secure coding” terang pria asli Cepu ini.

Agar peristiwa semacam ini tidak terulang, Pratama mengusulkan agar instansi pemerintah mapun swasta rajin melakukan penetration test berkala. Tujuannya untuk mengetahui mana saja lubang di sistem yang menjadi kelemahan, sehingga bisa segera ditutup dan diperbaiki.

Pratama menekankan bahwa peristiwa ini menjadi cambuk sekaligus momentum perbaikan, khususnya bagi pemerintahan Jokowi yang sejak masa kampanye berkomitmen membangun e-Government. Dia berharap nantinya ada peningkatan keamanan cyber pada kementrian, lembaga negara, sampai pada pemerintah daerah.

“Kalau mau dilakukan pengecekan, mungkin akan banyak lembaga pemerintah yang bisa bernasib sama dengan website Revolusi Mental. Sebelum itu terjadi, sebaiknya dibuat standarisasi, terutama terkait aspek teknis keamanannya,” jelas Pratama.